A. Persyaratan:
  1. data formula kualitatif dan kuantitatif;
  2. Dokumen Informasi Produk;
  3. data pendukung keamanan bahan kosmetik;
  4. data pendukung klaim; dan/atau
  5. contoh produk jika diperlukan.
B. Persyaratan lainnya, jika:
  1. Kosmetik dalam negeri:
    • Sertifikat CPKB
    • Surat penunjukan/persetujuan (jika lisensi)
  2. Kosmetik kontrak
    • Sertifikat CPKB
    • Surat Perjanjian kerjasama kontrak
  3. Kosmtetik Impor
    • Surat penunjukan keagenan (Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris), paling sedikit memuat:
      1. nama dan alamat produsen/principal negara asal;
      2. nama importir;
      3. nama produk/merek kosmetika;
      4. tanggal diterbitkan;
      5. masa berlaku penunjukan keagenan;
      6. hak untuk melakukan notifikasi, impor, dan distribusi dari produsen/principal negara asal; dan
      7. nama dan tanda tangan direktur/pimpinan produsen/principal negara asal;
    • Surat perjanjian kerjasama kontrak
    • Certificate of sale untuk kosmetik impor yang berasal dari negara di luar ASEAN yang dilegalisir oleh kedutaan Besar/Konsulat Jenderal RI setempat;
    • Sertikat Good manufacturing practice (GMP) atau pernyataan penerapan GMP untuk industri yang berlokasi di ASEAN
    • Ketentuan sertifikat GMP:
      1. Diterbitkan pejabat pemetintah berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal.
      2. Dilegalisir oleh kedutaan Besar/Konsulat Jenderal RI setempat; dan
      3. Mencantumkan masa berlaku atau dinyatakan berlaku selama 5 (lima) tahun
C. Prosedur :

Sumber: Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan melalui Layanan BPOM Online https://infopublik.pom.go.id/