A. Persyaratan:

1. data formula kualitatif dan kuantitatif;
2. Dokumen Informasi Produk;
3. data pendukung keamanan bahan kosmetik;
4. data pendukung klaim; dan/atau
5. contoh produk jika diperlukan.

B. Persyaratan lainnya, jika:

1. Kosmetik dalam negeri:
   • Sertifikat CPKB
   • Surat penunjukan/persetujuan (jika lisensi)
2. Kosmetik kontrak
   • Sertifikat CPKB
   • Surat Perjanjian kerjasama kontrak
3. Kosmtetik Impor
   • Surat penunjukan keagenan (Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris), paling sedikit memuat:
     1. nama dan alamat produsen/principal negara asal;
     2. nama importir;
     3. nama produk/merek kosmetika;
     4. tanggal diterbitkan;
     5. masa berlaku penunjukan keagenan;
     6. hak untuk melakukan notifikasi, impor, dan distribusi dari produsen/principal negara asal; dan
     7. nama dan tanda tangan direktur/pimpinan produsen/principal negara asal;
   • Surat perjanjian kerjasama kontrak
   • Certificate of sale untuk kosmetik impor yang berasal dari negara di luar ASEAN yang dilegalisir oleh kedutaan Besar/Konsulat Jenderal RI setempat;
   • Sertikat Good manufacturing practice (GMP) atau pernyataan penerapan GMP untuk industri yang berlokasi di ASEAN
   • Ketentuan sertifikat GMP:
     1. Diterbitkan pejabat pemetintah berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal.
     2. Dilegalisir oleh kedutaan Besar/Konsulat Jenderal RI setempat; dan
     3. Mencantumkan masa berlaku atau dinyatakan berlaku selama 5 (lima) tahun

C. Prosedur :

Sumber: Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan melalui Layanan BPOM Online https://infopublik.pom.go.id/